POLITIK BERKEDOK AGAMA

Qomaruddin khan, seorang guru besar sejarah Islam universitas karachi, memberi analisis menarik bahwa tujuan Al Qur-an bukanlah menciptakan sebuah negara, melainkan sebuah masyarakat. Artinya agama tidak membela sistim pemerintahan atau bentuk negara seperti apapun ketika hukum bisa mengantarkan pada keadilan, perekonomian membawa pemerataan kesejahteraan, pendidikan bisa mencerdaskan kehidupan, dan lain sebagainya. Tiada penjelasan rinci mengenai bentuk negara memungkinkan Islam untuk mengikuti kemajuan zaman kondisi dan lingkungan baru.

Nabi Tidak Mendakwahkan Khilafah

Bahwa realitas perjuangan Nabi Muhammad dalam menyampaikan risalah kenabian bukanlah untuk tujuan politik kekuasaan, melainkan pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh sebagaimana misi kenabian adalah untuk menyehatkan moralitas masyarakat melaului pendekatan keteladanan sehingga kumpulan individu individu yang bermoral baik dapat mengejawantahkan struktur kehidupan bermasyarakat yang memberi kebaikan bagi seluruh alam

Kemunculan Rosululloh sebagai pemimpin tunggal masyarakat di jazirah arab pada waktu itu adalah bukan karena urusan politik pemerintahan apalagi kekuasaan melainkan karena kenabian dan kerosulan beliau. Tiga puluh enam kali peperangan dan tiga puluh delapan penyerbuan masa dakwah beliau adalah karena terjadinya penindasan dan pelanggaran terhadap kaum muslimin dalam beribadah, bukan untuk mewujudkan sistim pemerintahan apalagi khilafah.

Gagasan Khilafah: sebuah politik berkedok agama

Awalnya istilah khilafah mengacu pada Al Qur-an surat Al Baqoroh ayat 30 tentang penciptaan manusia yang disebut kholifah, wakil tuhan di bumi. Dalam hubungan dengan ayat ayat lain, para ulama menafsirkan, tugas kholifah ialah memakmurkan kehidupan dimuka bumi, bukan menegakkan khilafah.

Dari sini tampak bahwa secara sistematis golongan pro khilafah memperjuangkan gagasan khilafah dengan mengeksploitasi teks teks Al Qur-an dan As Sunnah untuk mendukung gagasannya sembari mengkampanyekan bahwa sistem sistem yang ada pada saat ini adalah penyebab kedzoliman, kebrobrokan, dan ketidakbermoralan masyarakat. Semua keburukan selalu dinisbatkan kepada sistem sistem lain, sedangkan segala kebaikan selalu dinisbatkan pada gagasan khilafah.

Konsep Khilafah justru akan memecah belah umat Islam

Dari sudut pandang yang lain dalam realitas keanekaragaman pemahaman umat Islam terhadap apa dan bagaiamana syariah, gagasan khilafah juga dapat diidentifikasi sebagai alat politik untuk memperuncing perselisihan antar umat. Secara normatif gagasan khilafah memang dieksplorasi sebagai wahana penyatuan umat Islam yang saat ini. Ketika gagasan khilafah sudah didukung secara penuh oleh umat Islam, maka akan sampailah pada fase perpecahan dalam penentuan khilafah sebagaimana sudah mulai terjadi sejak Rosululloh wafat. Persoalan penting pertama yang mengemuka setelah wafatnya Rosululloh adalah mencari pengganti kepemimpinan beliau. Persoalan ini menciptakan perpecahan abadi di kalangan masyarakat muslim.

Khilafah tidak menjamin pengayoman di segenap wilayahnya

Golongan pro khilafah indonesia menguraikan secara ringkas tentang apa itu khilafah, untuk apa, bagaimana memperjuangkannya. Mereka menyeru umat Islam untuk bergabung bersama golongannya dalam perjuangan penegakkan kembali khilafah.

Dalam manifesto pro khilafah sangat jelas dinyatakan jika saat ini ada satu atau lebih mengeri Islam yang menjelma menjadi sebuah daulah khilafah, yang didalamnya diterapkan sistem Islam, niscaya negara tersebut akan menjadi titik awal bagi proses reunifikasi atau penyatuan seluruh dunia islam menuju terwujudnya sebuah negara yang paling kuat didunia.

Namun sebenarnya itu omong kosong belaka, karena bukti sejarah mengatakan bahwa daulah khilafah itu tidak secara menyeluruh memberikan pengayoman kepada segenap wilayah seperti yang diagung agungkan olehnya.

Menolak sistim Thohut tapi justru menggunakannya

Fenomena masyarakat muslim indonesia menyimpan fakta yang sangat menarik. Semakin islamnya masyarakat ternyata tidak berhubungan lurus dengan kemenangan islam sebagai gerakan politik. Dengan realitas seperti itu tampaknya sulit bagi partai islam untuk mendapatkan popular support.

Maka untuk mendongkrak popularitas dan dukungannya, pro khilafah juga sering melakukan manipulasi data dan informasi untuk memobilisir dukungan publik terhadap pro khilafah dengan gagasan khilafahnya.

Data dan informasi yang menyimpulkan hasil sebaliknya justru didefinisikan sebagai meningkatnya dukungan publik muslim terhadap khilafah. Mereka tidak mau mengikuti sistem thoghut padahal dalam masalah ini mereka justru mempraktekkan sistem yang mereka anggap sebagai thoghut.